Anti kampanye Hitam karena bisa kelubang Jahanam

Politik Indonesia akan mulai disibukan dengan kegiatan yang dinanti nanti masyarakat untuk menentukan Pemimpin mereka masing masing dalam 5 tahun kedepan. Banyak partai berlomba untuk memenangkan paslon di setiap daerah. Mereka umumnya mengusungkan calon-calon terbaik untuk menarik perhatian masyarakat baik dari parpol sendiri maupun tidak. Selain mengusungkan calon terbaik, Partai politik juga melakukan koalisi dalam beberapa partai untuk memenangkan calon kepala daerah mereka. Dengan koalisi tersebut membuat peluang menang paslon yang diajukan menjadi besar.

dilakukan agar masyarakat menerima argumenya dan mendukung calon kepala daerah politikus tersebut. Semakin banyak pengikut (followers) politikus tersebut akan membuat semakin besar peluang argumennya diterima masayarakat. Apalagi argumennya dapat dikatagorikan sebagai kampanye hitam ini dapat merugikan lawan politiknya. Namun, di media sosial masih banyak masyarakat kita yang berfikir rasional sehingga penyebaran kampanye hitam dapat diminimalisir.

Demokrasi memang membebaskan semua masyarakat berpendapat termasuk di media sosial yang berujung pada tindakan saling sindir dan saling serang seolah menjadi bumbu pedas di politik Indonesia. Untuk mencegah politik kampanye hitam sangat diperlukan peran institusi penegak hukum dan badan pengawas pemilu. Disamping peran penegak hukum dan bawaslu, perlu juga peran masyarakat sebagai peran pendukung untuk mencegah politik kampanye hitam. Bahkan akan lebih efektif jika masyarakat kita pro aktif. Dengan adanya pelaporan penyimpangan kampanye oleh politikus  nakal  kepada  pihak penegak hukum ataupun bawaslu agar si politikus nakal ini mendapat efek jera. Kita sebagai masyarakat di era modern ini seharusnya mengubah pola pikir yang mudah percaya terhadap informasi yang tersebar di media sosial dengan cara mengecek kebenaran informasi baik di dapat dari media sosial ataupun dari masyarakat sekitar. Dengan pengecekan kebenaran informasi yang didapat, kita akan mengetahui kualitas calon kepala daerah tersebut.